Wajib ID Khusus Liput Pelantikan Presiden
SBY-Boediono Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Selasa besok berlangsung di bawah pengamanan ketat. Untuk meliput, jurnalis harus memiliki tanda pengenal khusus. Pelantikan diagendakan besok pukul 10.00, Senin 19 Oktober 2009, dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hari ini pengamanan gedung MPR/DPR mulai diperketat. Ribuan personel polisi sudah tampak memenuhi areal gedung yang terletak di Jalan Gatot

Mayoritas Pemilih PDIP Terima Kemenangan SBY
SBY - Boediono Reform Institute menemukan dalam surveinya 88,61 respondennya menerima sepenuh hati kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009. Bahkan mayoritas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menerima. Hanya 9,84 persen dari 2.520 responden yang menyatakan menerima dengan terpaksa dan 0,91 persen mengaku menolak putusan tersebut. Begitulah hasil survei yang dilakukan 7-15 September 2009 atas responden

Ramai-ramai Meminta Anggota KPU Mundur
Pemilihan umum 2009 telah berakhir. Legislator dan senator terpilih sudah mulai bekerja di Senayan. 20 Oktober mendatang presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Namun, Komisi Pemilihan Umum masih menuai kecaman. Penyelenggara Pemilu itu dinilai melanggar sumpah dan kode etik sehingga harus diberhentikan. Namun, upaya pemecatan mentok di mekanisme sebab harus melalui sidang dewan kehormatan KPU. “Masalahnya anggota dewan kehormatan yang berjumlah lima, ti

Siapa Bilang PDIP Kalah di Jawa Timur
PDIP Pemilu 2009 membuktikan Partai Demokrat merupakan peraih suara terbanyak di Jawa Timur. Apakah itu berarti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan benar-benar kalah di Jawa Timur? Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Jawa Timur, H Sirmadji Tjondropragolo, membantah anggapan itu. Menurut Sirmadji, anggapan itu tidak seluruhnya benar, karena faktanya, di Jawa Timur PDI Perjuangan masih terdepan dalam perolehan kursi DPRD tingkat kabupat

Uji Materi UU Pemilu Legislatif Tak Diterima
Mahfud MD & Maria Farida di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi Pasal 205 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum legislatif. Menurut Mahkamah para pemohon yang merupakan calon legislator tidak memiliki kedudukan